Kasus Tom Lembong: Dugaan Korupsi Impor Gula 2015-2016

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia baru-baru ini menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada periode 2015-2016. Dua tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (TTL), dan CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).

 

Pada tahun 2014, rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki surplus gula, sehingga tidak memerlukan impor. Namun, pada 2015, Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu memberikan izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton. GKM ini kemudian diproses menjadi gula kristal putih (GKP), produk yang umumnya diperuntukkan langsung bagi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

 

Di akhir 2015, Kementerian Perekonomian mengadakan rapat yang menyebutkan adanya potensi kekurangan gula pada 2016. Untuk mengatasi hal ini, CS, sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, memerintahkan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta untuk pengadaan gula, meski menurut regulasi, impor GKP hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Gula yang dihasilkan oleh delapan perusahaan swasta tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp16.000 per kilogram dibanding HET yang sebesar Rp13.000, tanpa adanya operasi pasar.

 

Kejagung mengklaim bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp400 miliar akibat tindakan yang dinilai menyalahi aturan ini. “Kerugian ini terjadi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, pada konferensi pers di Jakarta.

Namun, Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Thomas Lembong, membantah tuduhan adanya kerugian negara dalam kasus ini. Menurutnya, Kejagung belum menunjukkan bukti nyata atas dugaan kerugian negara sebesar Rp400 miliar yang disebutkan. Ari menegaskan bahwa undang-undang korupsi mengharuskan adanya bukti kerugian negara yang nyata atau actual loss, bukan sekadar kerugian potensial.

 

“Tidak boleh lagi disebutkan potensi kerugian dalam penyidikan kasus korupsi, harus ada kerugian nyata,” ujar Ari. Ia menilai Kejagung perlu mengklarifikasi angka Rp400 miliar yang disampaikan ke publik agar tidak ada dugaan-dugaan yang menyesatkan. 

 

Gandjar Laksmana Bondan, selaku pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia akhirnya buka suara. Ia meminta agar Kejagung mengungkap timeline penanganan kasus ini. Gandjar menekankan bahwa transparansi dalam penanganan kasus sangat penting agar masyarakat memahami konteks dan tidak muncul spekulasi terkait kepentingan politik.

 

Pada akhir Oktober 2024, Thomas Lembong dan CS ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak Selasa 29/10 setelah menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Thomas Lembong telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk lepas dari jerat hukum. Sidang pertamanya akan dijadwalkan pada Senin, 18 November 2024. Kejagung menyatakan akan terus mengusut kasus ini dan tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru.